UTAMA

LUBUKLINGGAU–Pasca unjuk rasa ribuan siswa SMA Negeri se-Kota Lubuklinggau menolak kebijakan rolling guru di gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (12/1) beberapa sekolah dijaga ketat belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kehadiran anggota Satpol PP di sekolah, Kamis (13/1) justru membuat para siswa berang. Seperti halnya terjadi di SMAN 1 Kota Lubuklinggau.
Pantauan koran ini di lapangan, sejumlah siswa sempat akan melakukan aksi untuk mengusir anggota Satpol PP yang berjaga-jaga di sekolah mereka. “Ngapo Pol PP tu tegak-tegak di depan, cak sekolah kami ni sarang teroris bae,” ujar salah seorang siswa dengan nada kesal atas kehadiran belasan anggota Satpol PP.
Tidak lama kemudian, setelah melakukan dialog akhirnya anggota Satpol PP meninggalkan sekolah. Tampak pula di lokasi Asisten III Sekretariat  Daerah (Setda) Kota Lubuklinggau, Imam Senen.
Menurut informasi kedatangan anggota Satpol PP ke SMAN 1 Lubuklinggau berdasarkan perintah seorang pejabat. “Kami ke sini (SMAN 1 Lubuklinggau) hanya menjalankan tugas,” ujar salah seorang anggota Satpol PP.
*PGRI Jangan AIS
Sementara Wakil Ketua I DPRD Lubuklinggau, Merismon, menyayangkan ketidak proaktifan organisasi yang menaungi guru dalam hal ini pengurus PGRI Lubuklinggau.
“Hendaknya PGRI harus berani bersikap, jangan hanya mengikuti kebijakan dan setuju-setuju saja atau seperti kata anak zaman sekarang Asal Bapak Senang (ABS) dan Asal Ibu Senang (AIS). Jangan seperti itu, PGRI harus mampu mencari solusi terhadap kebijakan yang dibuat. Saya sangat menyayangkan, kalau PGRI hanya organisasi tanpa substansi hendaknya organisasi ini harus mampu menaungi guru,” pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Terpisah, Ketua Persatuan Guru Intelektual Indonesia (PGII) Lubuklinggau, Jamaludin mengatakan bahwa selama ini seringkali para pejabat selalu mengkambing hitamkan orang laiun ketika timbul permasalahan. Hal ini membuat suatu persoalan semakin melebar.
“Seharusnya mereka (Pejabat) harus instropeksi diri aksi kemarin (Rabu, 12/1) hanya akumulasi dari semua kebijakan yang tidak popularitas. Perlu kiranya ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil dalam waktu yang singkat,” ucap Jamal melalui Hpnya.
Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki ketika dikonfirmasi terkait rekomendasi DPRD Lubuklinggau telah disampaikan kepada Walikota Lubuklinggau. Rekomendasi itu intinya DPRD memahami rencana kebijakan Kadisdik akan melakukan rolling guru karena memang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, berdasarkan kajian Disdik saat ini terjadi penumpukan guru mata pelajaran di sejumlah sekolah.
“Akan tetapi kami mengharapkan rolling tersebut harus ada sosialisasi atau informasi yang jelas, utuh, menyeluruh kepada sekolah-sekolah di Kota Lubuklinggau. Dan sejauh mana kajian rolling tersebut. Terkait rolling guru yang rencananya dilakukan besar-besaran DPRD Kota Lubuklinggau menyarankan hendaknya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek pemerataan guru di sekolah-sekolah. Agar jangan terjadi penumpukan guru mata pelajaran di salah satu sekolah. Selanjutnya, rolling tersebut diharapkan bisa dilakukan usai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) atau di awal tahun pelajaran baru supaya tidak mengganggu program belajar mengajar di sekolah,” papar Hasbi kepada wartawan koran ini melalui Hpnya, kemarin.
Hasbi juga meminta kepada guru dan siswa di Kota Lubuklinggau tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan hendaknya tidak usah resah dengan rencana kebijakan Disdik tersebut. Apalagi dalam waktu yang tidak lama lagi siswa akan menghadapi UN.
“Kami juga menghimbau kepada pihak sekolah supaya tidak ada kerusuhan. Kepada siswa diharapkan tidak melakukan aksi demo biar DPRD menindaklanjuti aspirasi disampaikan para siswa beberapa waktu lalu,” imbaunya. (06/10)