UTAMA

MUSI RAWAS- Apa perasaan H Sulaiman Kohar, yang pelantikannya sebagai Sekda Kabupaten Mura ditunda? Ternyata Mantan Sekwan ini mengaku legowo (Lapang Dada). Sulaiman yang sekarang menjabat Plt Sekda Mura mengaku menerima keputusan tersebut. Sebab semua ini merupakan keputusan dari Pemprov Sumsel yang mengatur jadwal pelantikan tersebut.
“Saya menerima saja keputusan itu. Sebab yang mengatur pelantikan Sekda itu pihak Provinsi Sumsel,” jelas Sulaiman Kohar ditanya koran ini, Kamis (8/10).
Saat dicecar pertanyaan mengapa pelantikan ditunda, Sulaiman Kohar tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Hanya saja Sulaiman Kohar menyatakan itu bukan kapasitasnya memberikan jawaban. “Lebih baik jangan tanyakan pada saya tentang penundaan itu,” kilah Sulaiman Kohar tak ingin memberikan pernyataan lebih jauh atas kejadian tersebut. Sekali lagi Sulaiman Kohar menegaskan kembali penundaan pelantikan Sekda itu menjadi keputusan dari Pemprov Sumsel.
Untuk diketahui, Sulaiman Kohar menjabat Plt Sekda menggantikan mantan Sekda, Senen Singadilaga yang mundur sebagai Sekda untuk mengikuti Pemilukada 2010. Sebelum rencana pelantikan itu, Sulaiman Kohar, yang diajukan sesuai dengan usulan Bupati ke Gubernur Sumsel, mengikuti paparan dihadapan Baperjakat Sumsel. Saat paparan itu Sulaiman Kohar bersama kandidat lainnya, Paisol dan M Yamin, yang merupakan pejabat Pemkab Mura.
Sebelumnya pelantikan Sekda Kabupaten Mura, Sulaiman Kohar sedianya berlangsung Rabu (6/10) batal dilaksanakan. Penundaan pelantikan semula akan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin di ruang Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jalan A Rivai, Palembang pada pukul 13.00 WIB, ditunda dengan alasan Bupati atau Wabup Mura tidak hadir dalam pelantikan.
Selain itu, Kepala BKPP Kabupaten Mura, Hj Rita Mardiah menegaskan apabila pelantikan ditunda tidak ada unsur sabotase atau hal lainnya. Dan nanti pihak Pemkab Mura akan mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemprov Sumsel untuk pelantikan Sekda Mura. “Kita akan menyesuaikan kembali jadwal pelantikan Sekda dari Pemprov Sumsel,” jelasnya.
Menuai Kecaman
Batalnya pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas (Mura) definitif yang seyogyanya dilakukan, Rabu (6/10) lalu, menuai kecamatan dari berbagai pihak. Apalagi, ucapan selamat telah beredar di sejumlah media harian lokal, dan kejadian ini sangat mengejutkan.
“Apa alasan tidak dilantiknya Sekda Mura? Apa karena masalah Suban IV yang saat ini sedang disengketakan. Menurut kami, alasan tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Mura itu mengada-ada,” ungkap Edy Supriyadi, Aktivis Aliansi Masyarakat Musi Rawas Menguggat (AM3), kepada wartawan koran ini, Jumat (8/10).
Menurut Edi, sapaan pria ini, hal tersebut harus diklarifikasi oleh Pemprov Sumsel agar masyarakat Kabupaten Mura dapat mengetahui secara jelas alasan batalnya pelantikan itu. Insiden ini cukup mengejutkan dan membuat masyarakat semakin tidak simpatik terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin.
Sementara itu, Ketua Hukum dan HAM Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten Mura dan Kota Lubuklinggau, Andri Novanto mensinyalir hal tersebut kental dengan nuansa politik yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Termasuk masalah sengketa Suban IV yang sedang diperebutkan saat ini oleh Pemkab Mura dan Pemkab Muba.
“Jika pembatalan tersebut imbas dari permasalahan Suban IV, hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Sumsel kekanak-kanakan. Sebab, Kabupaten Mura juga adalah bagian dari provinsi ini, mestinya permasalahan masyarakat harus diutamakan. Dan tugas gubernur adalah menjaga keutuhan dan stabilitas politik daerah,” paparnya.
Atas kejadian ini, kata Andri, akan berimbas pada hubungan daerah dan provinsi yang bisa jadi tidak akan harmonis kedepan, dan tentunya akan merugikan semua pihak. Bisa jadi tuntutan untuk pemekaran daerah dengan memisahkan diri dari Sumsel yang selama ini diinginkan masyarakat dan elit Kabupaten Mura akan semakin gencar.
Ia mencontohkan, ada dua gerakan yang saat ini meminta untuk terjadinya pemisahan dengan wilayah Provinsi Sumsel, yaitu Komite Persiapan Pembentukan Sumatera Tengah (KP3 Sumteng) dan Gerakan Provinsi Mura Darussalam. Gerakan ini diprediksi akan meningkat intensitasnya.
“Hal itu, karena Pemprov tak mampu mengakomodir kepentingan yang berkembang saat ini di Kabupaten Mura,” lanjutnya.
Sebelumnya, pihak Mendagri di media massa mengatakan bahwa pelantikan Sekda tak mesti dihadiri oleh Bupati dan Wakil bupati. Hal ini hanya sebuah etika, namun jika keduanya berhalangan dapat diwakilkan.(01/07)