40 TPE Tidak Kantongi SIUP MB

Jumat, 01 Oktober 2010

LUBUKLINGGAU–Dari 43 Tempat Penjual Eceran (TPE) minuman beralkohol di Kota Lubuklinggau-Musi Rawas, baru tiga diantaranya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).Tiga toko tersebut yaitu, Toko Karya Tama, Toko Gusti DM dan Toko Ts 79 Commo. Ini berarti ada 40 TPE tidak kantongi SIUP MB. Menurut Yuzardi, Kepala Bagian Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), melalui Mirulliyana Kabid Usdag, tiga toko yang telah mengurus izin tersebut membeli produk minuman beralkohol dari PD Sumber Makmur.
“Salah satu sub distributor yang telah memiliki SIUP MB adalah PD Sumber Makmur. Dalam hal operasionalnya PD Sumber Makmur menjual beberapa produk minuman beralkohol golongan B,” terang Mirulliyana ketika berbincang dengan wartawan koran ini, sembari menunjukkan data TPE berdasarkan laporan yang dihimpun oleh sub distributor, Kamis (30/9).
Berdasarkan data tersebut, dapat dibeberkan 43 TPE yang menyebar di Musi Rawas-Lubuklinggau terdiri dari 7 TPE minuman beralkohol di Muara Beliti, 5 di jalan Jenderal Sudirman, 3 di Pasar Inpress, 10 di Megang, 5 di Simpang Periuk, 2 di Talang Rejo, 5 di Terminal Atas, 1 di Mission dan 5 di Jalan Yos Sudarso.

Sedangkan sub distributor lain yang juga telah mengantongi SIUP MB serta melayani daerah di sekitar Kota Lubuklinggau yaitu PD Roda Emas dan PT Bintang Sriwijaya.

“Khusus untuk PD Roda Mas hanya menjual minuman beralkohol merek Mention, yang didistribusikan ke daerah Curup. Sebab minuman ini cocok dikonsumsi untuk masyarakat di daerah dingin,” tambah Mirulliyana.

Adapun pengelompokan  minuman beralkohol yang telah dilakukan selama ini ada tiga golongan. Yakni golongan A dengan ukuran kandungan ethenol (C2H50H) sebesar 1-5 persen. Kedua, golongan B yakni ukuran kandungan ethanolnya antara 5-20 persen. Terakhir, golongan C dengan kadar ethanol 20-55 persen.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol BAB II Pasal 2 disebutkan minuman beralkohol dikelompokkan dalam tiga golongan. Pertama, golongan A merupakan minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 0 persensampai dengan 5 persen. Kedua, Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari persen sampai dengan 20 persen. Ketiga, minuman beralkohol golongan C dengan ethanol lebih dari 20 persensampai dengan persen.
“Ketiga golongan minuman beralkohol ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai produk yang dapat diimpor dan dijual di dalam negeri,” terang Mirruliyana.
Dan tiga sub distributor yang telah mengantongi SIUP MB tersebut menjual minuman beralkohol golongan A dan B, yaitu pada kisaran kandungan ethanol 0 sampai 15 persen.
Kondisi di lapangan, banyak pengecer malas mengurus SIUP MB karena tidak ada kekuatan hukum yang jelas mengenai adanya SIUP ini.
“Berdasarkan pantauan Disperindag Kabid Usdag, rata-rata pengecer mengaku tidak perlu mengurus izin. Sebab, memiliki izin atau tidak, di saat razia pihak yang berwenang tidak menghargai SIUP yang mereka miliki. Bahkan sebagian dari pengecer mengeluhkan, ketika mereka memiliki izin dan menjual sesuai dengan peraturan yang ada, di saat razia, produk yang mereka jual masih saja disita oleh polisi. Jadi mereka beranggapan mengurus SIUP MB tidak berguna untuk menunjang kelangsungan usaha mereka,” terang Yuzardi, Kasi Usdag ketika ditemui wartawan koran ini.
Untuk itu, lanjut Yuzardi, berdasarkan pantauan Disperindag, setidaknya dua pengecer yang ditemui di lapangan menyatakan mundur untuk tidak lagi menjual minuman beralkohol. Mereka mengaku masih banyak jalan lain untuk hidup, dengan mencari celah lain yang lebih halal dan terbuka dengan masyarakat.
Untuk dapat memiliki SIUP MB, pengecer dapat mengajukan permohonan pembuatan SIUP MB dengan melampirkan Surat penunjukkan dari sub distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol, Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol, SIUP kecil atau menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP MB Akta Pendirian atau perubahan perusahaan bagi Perseroan Trebatas (PT), rencana penjualan minuman beralkohol satu tahun ke depan.
Yuzardi mengatakan, sebenarnya peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah memiliki maksud yang baik. Setidaknya untuk meminimalisir konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.
Mengenai sanksi, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2004 tentang pengawasan dan penyediaan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dinyatakan, khususnya bagi wajib retribusi yang melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancap pidana kurungan paling lama enam bulan. Atau denda paling banyak empat kali lipat jumlah retribusi yang terutang.
Dan ketika wartawan koran ini meminta kejelasan adakah minuman beralkohol illegal yang beredar di Lubuklinggau, Yuzardi belum bisa memastikan. Hal yang sama juga disampaikan Mirulliyana. “Kebetulan kami masih dalam proses peninjauan ke lapangan, kepastian ada atau tidaknya kami belum bisa berkomentar,” tegasnya.
Terpisah, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan saat dimintai tanggapan masalah tersebut mengatakan untuk melakukan razia minuman beralkohol, polisi bersama dengan Pol PP sebab menyangkut perda Pemkot Lubuklinggau. “Kami melakukan razia sudah sesuai prosedur. Dan jika tidak memiliki izin, maka petugas menyita minuman tersebut,” kata Takwil.(Mg03/08)


    ShoutMix chat widget