UTAMA

LUBUKLINGGAU-Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi menargetkan mutasi jabatan akan dilakukan pada bulan Ramadhan 1431 Hijriah. Menurut Riduan Effendi, saat ini Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) sedang menyusun nama-nama pejabat bakal dilantik menggantikan pejabat akan dimutasi.

Hal itu diungkapkan Riduan Effendi setelah membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Penggerak (TP) PKK tingkat Kota Lubuklinggau di Gedung Kesenian Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Sabtu (7/8).

Ditambahkan Riduan Effendi, ia terpaksa mencopot sejumlah kepala SKPD yang dinilai kinerjanya kurang baik.
“Saya sudah memberikan kesempatan tampaknya belum ada upaya untuk melakukan perbaikan. Untuk apa (pejabat) dipertahankan kalau tidak bisa kerja. Terserah kalau mereka tidak senang silahkan apa yang saya lakukan ini bukan untuk diri saya pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat banyak. Saya ingin diakhir masa jabatan ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau para pejabat di lingkungan Pemkot tidak bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat dengan sangat terpaksa dicopot,” tegasnya.

Lihat saja nanti, lanjut Riduan Effendi, mutasi akan dilakukan dalam waktu dekat ini, banyak pejabat yang akan diganti. Ia mengisyaratkan paling banyak yang dimutasi pejabat Eselon II setingkat kepala dinas. “Banyak, kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan diganti,” ungkap Walikota.

Berdasarkan evaluasi dilakukan pihaknya masih banyak SKPD tidak mengajak Tim Penggerak PKK dalam menjalankan kegiatan berkaitan langsung dengan masyarakat. “Padahal dalam rapat selalu saya sampaikan tentang itu. Sebenarnya ketentuan itu sudah baku. Semua Kepala SKPD sebenarnya sudah tahu, setiap kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat libatkan PKK. Sehingga TP PKK bisa membantu karena PKK bersentuhan langsung dengan masyakarat. Seperti kita ketahui PKK itu ada hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Akan tetapi masih saja ada SKPD yang pura-pura tidak tahu,” papar Riduan Effendi.

Ia mencontohkan Dinas Kesehatan (Dinkes) akan mengadakan kegiatan maka ajaklah PKK. Perlu mengajak PKK karena kegiatan itu dilaporkan kepada PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan PKK pusat. Kemudian saat Rakoor PKK ditingkat nasional program yang sudah dilaksanakan itu disingronkan. “Kalau tidak pernah mengajak bagaimana ibu-ibu PKK akan melaporkan kegiatan,” jelasnya.

Riduan Effendi mensinyalir banyak SKPD secara diam-diam mengadakan kegiatan. “Bukan untuk mengajak, justru kalau bisa jangan ada yang tahu. Cara kerja seperti itu tidak perlu dilakukan. Semua kegiatan ajak dan libatkan elemen terkait jangan diam-diam. Program dibuat untuk dilaksanakan dan anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang artinya itu uang rakyat. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” pinta Riduan Effendi. (06)