UTAMA

LUBUKLINGGAU-Puluhan Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (9/8) sekitar pukul 09.30 Wib melakukan aksi demo ke kantor Walikota Lubuklinggau. Mereka mempertanyakan sejauh mana proses besaran anggaran tersedot dalam mega proyek pembangunan multiyears.

Massa mendatangi kantor walikota di Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, dengan menggunakan puluhan kendaraan roda dua mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Kota Lubuklinggau. Mahasiswa juga tidak dapat masuk halaman kantor Wako karena seluruh pintu pagar ditutup dan dijaga ketat puluhan anggota Sat Pol PP.

Dalam selebaran yang mereka bagi-bagikan, mahasiswa meminta DPRD Kota Lubuklinggau mengawasi jalannya proyek multiyears agar berjalan dengan baik.

“Kami mempertanyakan proses pembangunan peningkatan dan pengembangan jalan lingkar Selatan dan Utara, peningkatan dan pengembangan jembatan, obyek Bukit Sulap, pembangunan infranstruktur, pembangunan kelistrikan dan struktur air bersih. Kemudian, cabut semua bentuk perizinan galian C di sepanjang Sungai Ulu Malus dan lainnya,” ujar Ketum GMNI Cabang Kota Lubuklinggau, Redi Lansa.

Berkait datangnya bulan puasa, mahasiswa meminta Polres menertibkan tempat hiburan malam dan tidak ada pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN.

Menanggapi tuntutan di atas, Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, menemui langsung para mahasiswa mengucapkan rasa terima kasih terhadap sikap kritis disampaikan kalangan intelektual muda. Menurut Prana, sikap itu mencerminkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap pembangunan di kota “Sebiduk Semare.”

“Perlu saya jelaskan proses pembangunan proyek multiyears hingga kini masih terus berjalan dengan sistem pembayaran tiga tahun anggaran. Sebab, anggaran pemerintah daerah tidak cukup untuk membayar dalam satu anggaran,” urai Prana.

Prana mengatakan, jika mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menemukan kejanggalan dan kecurangan pada sejumlah proyek multiyears yang dilakukan oleh pihak rekanan dapat langsung melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

“Silahkan langsung laporkan kepada kejaksaan atau kepolisian kalau menemukan proyek yang tidak benar. Itu juga merupakan bentuk pengawasan kita agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik,” pungkasnya.


Menanggapi desakan GMNI, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan menyambut baik. Dia mengatakan pihaknya akan melaksanakan edaran Pemkot Lubuklinggau yang menutup lokalisasi patok besi Sumber Agung, namun Polri tetap bekerjasama dengan Kodim, Subdenpom dan Pol PP dalam merazia tempat tersebut. “Kami ikuti edaran Wako dalam menciptakan kondisi aman dan tentram dalam menunaikan ibadah puasa,” kata Takwil.

Mengenai petasan, sambung dia, pihaknya akan merazia barang yang tidak terdaftar dan tidak memiliki lisensi. “Kami bersihkan petasan sesuai undang undang,” ujarnya.
Untuk itu, seluruh elemen masyarakat atau ormas, mahasiswa diharapkan jangan melakukan razia sendiri namun serahkan semua ke pihak berwajib. “Kalau ada informasi ada tindak kriminalitas, silahkan menghubungi nomor HP saya atau call center. Namun laporannya yang benar-benar valid dan ‘ngerjoi petugas’ dengan informasi tidak jelas,” jelasnya.

Guna menekan gangguan kamtibmas, Polres Lubuklinggau terus berpatroli baik mobil atau berpakaian preman ke tempat-tempat rawan kejahatan. Selain itu, Kapolres menghimbau kepada para pemuda jangan kebut-kebutan atau balapan liar.

Minta Tinjau Ulang Program Mura Darussalam

Selain melakukan aksi di kantor Wako, rombongan GMNI juga melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Mura. Dalam kesempatan itu, GMNI Cabang Lubuklinggau dan Mura meminta kepada DPRD Kabupaten Mura meninjau kembali Jargon Mura Darussalam yang diprogramkan Pemkab Mura. GMNI menilai, untuk mewujudkan hal tersebut, harus didukung oleh kepribadian dari aparat pemerintahan terlebih dahulu. Sedangkan, kenyataan di lapangan banyak pejabat di Pemkab Mura tidak bisa mencerminkan program tersebut.

Ulah oknum pejabat di lingkungan Pemkab Mura, sangat tidak mencerminkan maksud dan tujuan Mura Darussalam, seperti masih ada oknum pejabat berbuat asusila, dan kedapatan di tempat hiburan malam.

“Dan ini telah mencederai program itu sendiri. Untuk itu, kami minta kepada anggota dewan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi)nya, yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Terlebih lagi pada masalah mewujudkan Mura Darussalam, harusnya aparat pemerintahan dulu yang menunjukkan. Jangan seperti yang terjadi, justru pejabatnya tidak mencerminkan apa yang dimaksud darussalam,” kata Iswandi, divisi advokasi GMNI, kepada wartawan koran ini di sela-sela melakukan aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Mura, Senin (9/8).

GMNI juga menyoroti tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mura yang dinyatakan terendah se-Sumatera Selatan. Menyikapi kenyataan ini, GMNI mendesak kepada Bupati Mura segera meningkatkan IPM melalui optimalisasi kinerja dan sarana para pendidik dan peserta didik.

“Kami juga mendesak kepada anggota DPRD Kabupaten Mura, untuk tidak menyalahgunakan uang negara lewat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Jangan hanya jalan-jalan namun tidak ada aplikasinya untuk Kabupaten Mura. Tolong diperhatikan hal itu,” pinta Iswandi.

GMNI juga mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) Aset yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mura. “Kami hanya ingin mengetahui sampai dimana kerja Pansus. Hingga saat ini kok tidak ada kabar beritanya,” tanyanya.

Pada aksi yang berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB di Gedung DPRD Kabupaten Mura itu, GMNI diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Mura, Hj Srie Hernalini Nita Utama, didampingi Wakil Ketua, Suhari, dan Ketua Komisi IV, Ngadi. Menjawab desakan tersebut, Srie mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk membahas permasalahan itu.

“Dan mengenai Pansus Aset, saat ini mereka sedang melakukan pendataan terhadap pemegang aset tersebut. Diharapkan, semuanya akan selesai bulan depan. Dan kami minta dukungannya kepada semua pihak untuk mengawal proses ini,” ucap Srie.

Selain itu, GMNI juga mendesak Kapolres Lubuklinggau untuk menertibkan cafe-cafe malam (hiburan malam) selama Ramadhan. Menghimbau kepada pihak PT PLN Ranting MUara Beliti untuk tidak mematikan listrik di bulan puasa, guna tercapainya kondisi yang kondusif selama Ramadhan. Mendesak Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta aparat kepolisian agar menegakkan supremasi hukum.

Kemudian, menolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), Sembako dan Elpiji yang akan memberatkan kehidupan rakyat kecil. Mendesak kepada DPR RI untuk mengusut tuntas kasus korupsi penyalahgunaan kekuasaan bailout Century. Mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memberikan jaminan asuransi terhadap pengguna tabung gas 3 kilogram dan bertanggungjawab terhadap korban ledakan akibat gas tersebut. Menolak Satuan Polisi Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk dipersenjatai.(06/08/07)