* Dishubkominfo Paling Banyak Masalah
* Kepala BKPP “Sport Jantung”

MUSI RAWAS-Setelah mendengar jawaban dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipanggil DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kamis (1/7), membuat Ketua Komisi I, Alamsyah A Manan mengaku tidak puas atas jawaban diberikan sejumlah pejabat terkait kinerjanya yang dianggap indisipliner.

Parahnya lagi, masih ada pejabat tidak mengindahkan panggilan Komisi I ini, padahal ini merupakan evaluasi kinerja mereka selama enam bulan terakhir. Untuk itu, ke depan pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), apabila SKPD itu tetap membangkang.

Enam SKPD yang dipanggil kemarin seperti Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) serta Asisten I Setda Mura. Dari enam pejabat tersebut tiga diantaranya hanya mengirimkan utusannya.

”Intinya kami kurang puas dengan jawaban dari utusan Kabag Tapem dan Kadishubkominfo. Dan Senin (5/7) mendatang, kami kembali akan memanggil para pejabat yang tidak hadir tersebut,” ungkap Alamsyah A Manan didampingi wakil ketua Komisi I, Al Imron Harun dan anggotanya M Soleh usai melaksanakan rapat tertutup di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mura, kemarin.

Dikatakan Alamsyah, untuk rapat nanti pihaknya tidak hanya mengundang tiga pejabat eselon II dan III tersebut, namun seluruh SKPD juga akan diundang. Tetapi, pemanggilan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

”Yang kita panggil diutamakan yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Kemungkinan 10 mitra SKPD yang akan kembali kita undang. Kali ini kami harap kepala SKPD yang langsung hadir tanpa mengirimkan utusan. Karena utusan atau wakil yang datang tidak memahami persoalan dan bukan pemegang kebijakan. Kita tidak ada kepentingan apapun dalam pemanggilan ini. Apa yang kami lakukan berdasarkan aturan yang ada,” jelasnya sembari mengatakan pemanggilan merupakan salah satu bentuk pengawasan dewan dan evaluasi kinerja aparatur selama satu semester.

Al Imron menjelaskan, rapat yang dilaksanakan di ruang paripurna kemarin dilakukan dengan tanya jawab. Setiap SKPD ditanya seputar tugas pokok dan fungsinya. Seperti BKPP, Komisi I ini mempertanyakan masalah ketidakmerataan penyebaran tenaga aparatur khususnya guru di Kabupaten Mura.

”Untuk masalah pemerataan aparatur ini baik tenaga kependidikan, kesehatan dan lainnya, BKPP berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu tiga bulan dan BKPP membutuhkan dukungan dari dewan. Tiga bulan kedepan kami akan kembali memanggil kepala BKPP ini,” terangnya.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada BKPP perihal tidak meratanya penyebaran guru di 21 kecamatan. Akibatnya banyak daerah masih kekurangan tenaga guru dan aparatur lainnya. Dia menilai faktor penyebabnya karena adanya titipan dari oknum-oknum pejabat di daerah ini.

”Pada rapat tersebut kami mendesak BKPP harus adil dan profesional dalam penempatan pegawai. Karena setiap kecamatan membutuhkan tenaga aparatur ini khususnya tenaga kependidikan dan kesehatan,” imbuhnya sembari mengatakan pihaknya akan menyusuri siapa saja pejabat dan anggota dewan yang melakukan intervensi tersebut.

Untuk mewujudkan ini, BKPP akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) serta beberapa SKPD lainnya. Karena berdasarkan aturan yang ada di Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN), penempatan aparatur ini harus merata dan sesuai dengan kebutuhan.

Terpisah, Kepala BKPP Kabupaten Mura, Hj Rita Mardiah mengungkapkan, sesuai dengan saran yang diberikan Komisi I DPRD Kabupaten Mura maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk pemerataan pegawai.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh dinas sebagai usaha pemerataan pegawai sesuai permintaan dari Komisi I,” ungkapnya usai menghadiri rapat evaluasi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Mura.(07)


    ShoutMix chat widget