UTAMA

Presidium Pimpinan M Ibrahim Diakui
MUSI RAWAS–Tidak lama lagi, pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sepertinya segera terwujud. Bahkan DPR RI melalui komisi II, telah berkirim surat kepada DPRD Musi Rawas supaya segera memparipurnakan kelengkapan persyaratan ulang pembentukan Kabupaten Muratara.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi I, DPRD Mura Alamsyah H Manan, kepada wartawan koran ini usai pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Mura, Srie Hernalini Nita Utama, di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Mura, Kamis (27/5).
Dijelaskan Alamsyah, DPRD Mura akan melakukan rapat, 1 Juni 2010 mendatang yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Musyawarah (Banmus). "Dimungkinkan DPRD akan memparipurnakan masalah ini Kamis , 3 Juni 2010," paparnya.
Dikatakannya, ada dua hal penting yang akan diulas DPRD Mura pada paripurna nantinya. Yakni, memparipurnakan kembali serta melengkapi persyaratan terbentuknya Kabupaten Muratara, sesuai dengan permintaan DPR RI. Diantaranya menegaskan tapal batas wilayah. Kedua menegaskan, secara yuridis formal dan de jure, presidium Muratara dibawah pimpinan Muhammad Ibrahim merupakan dewan presidium penanganan masalah pemekaran Muratara.
"Kita akui dewan presidium kelompok Muhammad Ibrahim, secara yuridis formal dan de facto merupakan presidium yang sah untuk penanganan masalah pemekaran Muratara," katanya.
Secara terpisah, Ketua Presidium Muratara, Muhammad Ibrahim mengatakan, supaya pihak legislatif dan eksekutif dapat mensinkronisasikan serta mendukung proses pembentukan Kabupaten Muratara ini.
"Kedatangan kami hari ini (Kamis, 27/5) guna membahas sejauh mana proses pembentukan Kabupaten Muratara. Nah, mengenai adanya hal-hal yang tidak sinkron antara legislatif dan eksekutif kami minta keduanya dapat mensinkronkan permasalahan ini. Dan diharapkan, keduanya juga dapat mendukung proses ini," harap Muhammad Ibrahim.
Sementara itu, penasehat presidium Muratara H Karim AR mengatakan, pihaknya selalu mendukung apa yang tengah diperjuangkan oleh presidium Muratara. Dia juga mengakui bahwa presidium yang syah yakni pimpinan Muhammad Ibrahim.
"Sebagai penasehat kami akan terus mensupport apapun yang dilakukan presidium Muratara," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Mura, Sulaiman Kohar mengungkapkan, pihaknya selalu mendukung kinerja presidium Muratara dalam rangka pembentukan Kabupaten Muratara. Dan Pemkab Mura tetap akan mengawal proses ini hingga akhir.
"Pada dasarnya Pemkab terus mengawal proses ini hingga nantinya Muratara terbentuk. Dan kami akan mengajukan berbagai persyaratan ulang proses pemekaran ini kepada DPR," kata Sulaiman.(07)