UTAMA

MUSI RAWAS-Sisa anggaran (Silpa) DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), anggaran tahun 2009 senilai Rp 34,6 miliar sampai saat ini diduga tidak jelas laporan pertanggungjawabannya.

"Sekretariat dewan melaporkan bahwa sisa anggaran tahun 2009 Rp 1,058 miliar, namun yang disetorkan kembali ke negara Rp 800 juta, sehingga tidak jelas mana yang benar,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Musi Rawas, H Gotri Suyanto, Senin (18/1).

Ia menjelaskan, pada 2009 DPRD Mura mendapat anggaran APBD senilai Rp 34,6 miliar dan terealisasi sesuai laporan yang mereka buat per 31 Desember 2009 senilai Rp33,8 miliar atau 97,6 persen.

“Artinya dana ke sekretariatan dewan tersisa atau tersimpan di kas negara sebesar 2,4 persen atau berkisar Rp 800 juta,” tambahnya.

Ia mengatakan, dana tersebut tersisa karena tanggal pencairan sudah tutup buku akhir tahun 2009, sehingga anggaran tersebut tidak dapat dicairkan dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran.

Adanya perbedaan laporan yang dibuat pihak sekretariat dewan, ia mengaku tidak tahu, karena pihaknya hanya menerima laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara itu, Bendaharawan DPRD Kabupaten Mura, Marzuki Syamsum menyatakan, dana yang terserap oleh sekretariat DPRD Mura bukan 97,6 persen, tetapi sebesar 94,64 persen dari anggaran Rp 34,6 miliar atau tersisa senilai Rp 1,058 miliar bukan Rp 800 juta, seperti disampaikan ke PPKAD.
Mengenai adanya perbedaan itu, ia mengaku tidak mengetahuinya kemungkinan terjadi selisih penghitungan atau akibat lain.
Ditempat terpisah, Ketua Devisi Hukum dan HAM LSM Front Perlawanan Rakyat (FPR) Mura, Andre Novanto meminta selisih dana silpa anggaran tersebut diklarifikasi pihak terkait untuk menghindari persepsi negatif di masyarakat.

"Apabila ada indikasi korupsi aparat penegak hukum harus segera mengusutnya, karena tidak menutup kemungkinan sisa dana yang diduga tidak jelas pertanggungjawabannya sangat besar," imbuhnya. (net/ant)