UTAMA

*Tak Tahan Diperas

MUSI RAWAS-Sejumlah kepala sekolah (Kasek) di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan mengeluhkan pungutan liar yang diduga dilakukan sejumlah oknum yang mengaku wartawan, LSM, hingga ke aparat penegak hukum.
Malah modus terbaru, menurut beberapa Kasek ada indikasi telah terjadi “kerjasama saling menguntungkan” antara oknum LSM dengan aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti Kasek sehingga mau menyerahkan sejumlah uang.
Salah seorang Kasek yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, alangkah baiknya bupati Musi Rawas, walikota Lubuklinggau dan dinas terkait meninjau ulang kebijakan untuk menerima bantuan DAK dari pemerintah pusat.
“Pengalaman saya sendiri, DAK bukannya membuat bangunan sekolah bagus, malah jadi tak karuan, kepala sekolah diburu-buru oleh oknum tertentu bahkan uang tabungan ikut ludes guna menutupi biaya selama proses pencairan yang terkesan berbelit-belit dan memakan proses panjang,” tuturnya.
“Jangan dikira Kasek penerima DAK bisa kaya, justru sebaliknya tambah pusing. Untuk itu, saya berharap, lebih baik DAK ditiadakan. Andaikata tetap diadakan, kasih saja sama oknum LSM, oknum wartawan dan aparat hukum. Suruh mereka mengelola DAK. Saya pikir itu lebih aman, karena tidak ada yang mau mengotak-atiknya,” ungkap sumber tadi penuh dendam.
Informasi di lapangan, baik di Kabupaten Musi Rawas maupun di Kota Lubuklinggau sejumlah Kasek telah mengajukan surat pengunduran diri. Tak hanya itu mereka secara berjemaah menolak menerima DAK. Mereka tidak tahan lagi dengan tekanan-tekanan oleh pihak luar yang tak bertanggung jawab.
Apalagi program bantuan ini seringkali menjadi bola panas bagi penerimanya. Di satu sisi sekolah memang sangat membutuhkan bantuan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun di sisi lain resiko yang dihadapi juga tidak sederhana akibat gangguan dari sana-sini yang tidak seharusnya terjadi. Malah diantaranya ada kepala sekolah yang menjadi korban dan terpaksa harus berurusan dengan kejaksaan.
Kondisi ini diakui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Edi Iswanto. Saat bertemu dengan anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, beberapa waktu lalu, Edi Iswanto mengatakan, banyak sekolah di sini (Mura) takut mengelola DAK, karena pengawasannya amat ketat dan banyak lembaga yang memonitor.
Ia minta pemerintah pusat kedepan dapat mengalihkan pengelolaan pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan DAK tersebut melalui rekanan dengan sistem tender.
Hal ini penting guna memaksimalkan pengelolaan dana tersebut oleh sekolah penerima bantuan.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti dalam kesempatan itu menjelaskan ketatnya pengawasan DAK pendidikan baik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum serta kalangan LSM membuat pihak sekolah mengelola DAK menjadi takut.
Akibatnya, banyak yang tidak mau diangkat menjadi kepala sekolah karena tidak berani mengelola DAK. Untuk itu, kata Ridwan, pada masa mendatang masalah ini menjadi perhatian DPR. (03/net)