UTAMA

MUSI RAWAS-Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Musi Rawas, Kamis (17/12), menghadiri rapat akbar dalam rangka HUT PGRI ke-64 dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-16, 2009.
Acara yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas kompleks Perkantoran Pemkab di kawasan Agropolitan Muara Beliti itu dihadiri langsung Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti, Ketua PD I PGRI Sumsel sekaligus anggota DPD RI, H Aidil Fitrisyah, Kadis Diknas beserta jajarannya, Ketua PGRI Kota Lubuklinggau, Rusli Tribuana, tokoh pendidikan dan tamu undangan lainnya.
Saat tiba di lokasi, bupati dan Ketua PD I PGRI Sumsel disambut dengan drum band serta musik tradisional Tanjidor.
Ketua PD II, PGRI Kabupaten Musi Rawas, A Azwawi dalam pidatonya mengajukan permohonan kepada bupati kiranya berkenan memberi sebidang tanah ukuran 50 X 50 meter dan pembangunan gedung serbaguna guru Musi Rawas berikut beberapa ruangannya di lokasi kompleks perkantoran Pemkab Musi Rawas.
Sejalan dengan kegiatan Peringatan HGN dan HUT PGRI ke-64, juga akan diselenggarakan Simposium Pendidikan dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Guru,” pada Hari Sabtu, 19 Desember 2009 di gedung Auditorium Pemkab Mura. Acara ini terselenggara atas kerjasama PGRI Kabupaten Musi Rawas, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, LSM Humanika dan PPI Cabang Lubuklinggau.
Menanggapi permintaan Pengurus PGRI melalui ketuanya, A Azwawi maupun melalui kesenian Senjang sesaat setelah rombongan bupati tiba di lokasi, Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti langsung mengabulkannya.
Bupati mengatakan, dirinya telah mengabulkan permintaan tersebut. Rencananya gedung guru PGRI ini akan dibangun disamping gedung Dekranasda Kabupaten Musi Rawas di Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo. Sedangkan anggarannya akan dimasukkan dalam APBD 2010.
Dalam kesempatan itu, bupati juga mensinyalir hampir seluruh Kepala Sekolah (Kasek) di Musi Rawas tidak mau menerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan alasan takut berhadapan dengan hukum maupun rongrongan pihak lain.
Ketua PDI PGRI Sumsel, H Aidil Fitrisyah mengatakan, PGRI tetap menolak UN dengan alasan tidak mencerminkan asas keadilan. UN bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. “Coba dimana letak keadilan, soal UN dibuat di pusat (Jakarta) sedangkan yang disuruh mengisi adalah anak-anak bangsa yang tinggal di pelosok desa, di lereng-lereng gunung dan di lembah-lembah. Karena kondisi, akhirnya guru yang mengisi lembar jawaban. Dan ini tidak dibenarkan.” ucapnya. (03)