LUBUKLINGGAU–Polemik terhadap aktivitas galian C di Sungai Malus Kecamatan Lubuklinggau Utara I, memanas. Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau mensinyalir, aktivitas itu telah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau.
Sebab, berdasarkan hasil pertemuan antara Komisi II dan pihak Pemkot Lubuklinggau dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup (KLH) menemukan bahwa hasil galin C bukan untuk Kota Lubuklinggau melainkan untuk daerah luar. Sebagai contoh, areal penambangan galian C dilakukan perusahaan milik H Sada’, Yanses Maruli dan Arifin.
“Hasil pertemuan Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau bersama Kepala KLH Kota Lubuklinggau yang dilakukan hari ini (kemarin, red) bahwa penambangan di Sungai Malus Kecamatan Lubuklinggau Utara I ini sebagian besar izinnya sudah habis. Demikian pula dengan lokasi penambangannya yang sudah habis, namun mereka melakukan ekspansi ke tempat lain. Inilah yang dinamakan illegal maining yang mengakibatkan kerugian bagi Kota Lubuklinggau dalam sektor PAD,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, H Chaidir Syam, didampingi sejumlah anggota Komisi II antara lain H Hermansyah Masyaris, Raden Syahlendra, Rosmala Dewi dan Andry Tanzil di ruang Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Jumat (1/10).
Menurut Chaidir, akibat hasil galian C yang dibawa keluar daerah, Kota Lubuklinggau tidak mendapatkan retribusi dari penggalian itu. “Selain retribusi yang tidak didapat, aktivitas mereka juga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik. Dimana, ada pencemaran aliran sungai di daerah tersebut,” lanjutnya.
Chaidir menambahkan, perluasan areal penambangan yang dilakukan pihak perusahaan tersebut harus disikapi bersama antara DPRD dan Pemkot Lubuklinggau. Untuk meluruskan permasalahan ini, pihaknya akan merekomendasikan kepada Walikota Lubuklinggau untuk menyetop aktivitas galian C di Sungai Malus tersebut.
“Dan kedepannya, Komisi II meminta, supaya lokasi penambangan ini tidak menggunakan alat berat. Karena kami menginginkan, dalam aktivitas galian C ini diikutsertakan masyarakat setempat sebagai mata pencaharian mereka. Memang kalau memberdayakan tenaga kerja lokal proses pengerjaannya akan lambat. Tetapi, itu demi kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Direncanakan hari ini, (Sabtu,2/9), Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi dari Kepala KLH Lubuklinggau. Selanjutnya DPRD Lubuklinggau, akan merekomendasikan kepada Walikota Lubuklinggau untuk segera menutup lokasi galian C ini.
Sebelumnya, unsur pimpinan dan Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau juga telah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi galian C yang dilakukan tiga perusahaan di kawasan Sungai Malus tersebut. Hasilnya, mereka menuding adanya mafia perizinan di Kota Lubuklinggau.
“Kami melihat bahwa aktivitas perusahaan yang melakukan eksploitasi penggalian Sumber Daya Alam (SDA) di Sungai Malus memang sudah diluar batas kewajaran dan toleransi. Hal itu terlihat dari penggalian yang dilakukan tiga perusahaan yakni PT Baniah, PT Tamtama dan PT Roda Mas telah mencemari Sungai Malus. Namun, yang sangat kita sayangkan ternyata aktivitas tersebut belum ada izinnya apa-apa,” beber Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Hendi Budiono, beberapa waktu lalu.(07)


    ShoutMix chat widget