UTAMA

Lima Tahun Memimpin Keuangan Parpol Tidak Jelas
MUSI RAWAS–Selain gagal mendapatkan dukungan untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Musi Rawas (Mura) dari PDI Perjuangan, ternyata pencalonan Ratnawati Ibnu Amin pada Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kabupaten Mura gugur dengan sendirinya. Dengan kata lain Sonny Rahmad Widodo lah yang akan memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura periode 2010-2015.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Darmadi Djufri kepada koran ini, Senin (15/3).

“Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura akan melaksanakan tugas sampai Konfercab dilaksanakan. Konfercab sendiri akan digelar sebelum kongres PDI Perjuangan, 5 April mendatang,” tegas Darmadi.

Konfercab lanjut pria yang akrab disapa DJ ini, untuk mengesahkan Sonny Rahmad Widodo sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura terpilih. Setelah itu baru membentuk formatur untuk menentukan kepengurusan DPC PDI Perjuangan lima tahun kedepan. “Konfercab hanya mengesahkan Sonny sebagai ketua, hal ini sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya SK DPP tentang Plh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjungan Kabupaten Mura beberapa hari lalu. Dan SK Plh diterbitkan DPP, karena terjadi dugaan pembangkangan dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura,” tambahnya.

Pembangkangan dimaksud DPP antara lain tidak melaksanakan rekomendasi
Pencalonan dari hal 1
DPP untuk mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati Mura, yang diusung partai berlambang Benteng Moncong Putih ke KPU Kabupaten Mura. “Saat SK keluar, pihak DPP sudah kontak dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura agar mendaftarkan RM-HG ke KPU, tetapi yang bersangkutan menolak makanya keluar SK mengenai Plh,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Sumsel ini juga menambahkan, dengan diberikan sanksi kepada Ratnawati Ibnu Amin, maka secara otomatis hak sebagai calon ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura periode 2010-2015 gugur dengan sendirinya. Kendati begitu Ratna tetap menjadi kader partai binaan Megawati Soekarno Putri.

“Untuk sementara Ratna tetap kader PDI Perjuangan, tetapi bila dalam waktu dekat ada gerakan untuk mendukung calon diusung parpol lain maka tidak menutup kemungkinan keanggotaan partai akan dicabut,” imbuhnya.

Dibincangi di lobi Hotel Abadi, Darmadi menjelaskan, setelah jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura dijabat oleh Plh, banyak problem dan resistensi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura. Problem tersebut antara lain sampai saat ini pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura tinggal dua orang, sementara yang lain menyatakan mosi tidak percaya dengan melayangkan surat resmi ke DPD PDI Perjuangan Sumsel.

Selain itu administrasi dan manajemen kacau balau, dalam hal ini surat menyurat dan arsip tidak jelas dokumennya. Tidak itu saja keuangan partai juga diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ironisnya lagi bantuan parpol dari pemerintah yang mengambil di bagian Keuangan Pemkab Mura, sembarang orang bukan pihak berwenang dalam hal ini bendahara ataupun sekretaris partai. Sementara kenyataan di lapangan yang mengambil uang keluarga bahkan kadang orang suruhannya.

Darmadi juga menjelaskan kesalahan lain ditemui Plh, yakni support dana fraksi tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, bahkan disinyalir anggota fraksi jadi sapi perah. Parahnya lagi dana terkumpul untuk membangun kantor yang diduga ratusan juta, sumbangan dari berbagai pihak tidak ada dalam kas.

“Sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Mura yang bermasalah, DPC PDI Perjuangan Kabupaten OKU induk juga bermasalah. Tetapi di OKU tidak sampai separah di Kabupaten Mura, karena di OKU hanya masalah tidak mau dicalonkan lagi bukan seperti di Kabupaten Mura,” tegasnya.

Terpisah Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura, Ratnawati Ibnu Amin secara tegas menolak tudingan DJ terkait masalah keuangan partai. Ratna menegaskan kalau dalam aturan partai untuk Pemilihan Gubernur, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak ada dana dari pusat. Dengan menggunakan dana DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura sesuai peruntukkannya maka gol-gol partai dapat tercapai.

“Dana APBD yang ada hanya Rp 100 juta sementara untuk membayar media saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 sudah lebih dari Rp 100 juta. Belum lagi untuk konsolidasi tidak sedikit dana yang digunakan, untuk ke Bali saja menghabiskan dana tidak kurang dari Rp 50 juta. Kalau saya beberkan ke DPP justru nanti DPD malu, kalau orang partai menjelekkan partai sama saja pembusukan partai,” tambah Ratna.

Selain itu untuk pelaksanaan konsolidasi khususnya Pemilu Gubernrur 2008, Ratna menjelaskan dana yang ada kurang dan ditutupi oleh anggota fraksi. “Bukannya kami menjadikan anggota fraksi sapi perah tetapi ini semangat gotong royong untuk memenangkan partai. Sementara terkait pembangunan kantor, tanah tersebut hibah Ibnu Amin, kalau belum dibangun karena DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mura masih konsenstrasi pada tiga event, yakni Pemilu Legislatif 2009, Pemilu Gubernur 2008 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, serta konsolidasi partai,” bebernya.(07)