UTAMA

*Wazanazi Wahid, Kandidat Balon Bupati Musi Rawas


Dilatarbelakangi rasa keprihatinan terhadap nasib masyarakat menengah kebawah, membuat pria berpenampilan low profile bernama lengkap Wazanazi Wahid terpanggil untuk coba memperbaikinya.
Syamsul Muin, Musi Rawas
GUNA mewujudkan niat itu, syaratnya cuma satu, harus menjadi orang nomor satu di jajaran Pemkab Mura. Sebagai langkah awal, kemarin (9/2), Wazanazi resmi mengambil formulir balon bupati di Partai Gerindra.
Bagi sebagian kalangan, nama Wazanazi mungkin sudah tak
asing lagi. Maklum, pria kelahiran Muara Kelingi, 25 September 1958 itu, sudah 28 tahun malang melintang berkiprah di dunia jasa konsultasi dan kontraktor.
Bahkan sejumlah proyek besar dibidang tata ruang rencana pembangunan infrastruktur di beberapa provinsi di Indonesia telah dilaksanakannya dengan sukses. Mulai dari proyek jalan di Kupang (NTT), proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Kertanegara hingga proyek jalan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Sementara di Kabupaten Mura, dia dipercaya menangani membuat perencanaan master plan Kota Terpadu Mandiri (KTP) di Simpang Rimau Muara Kelingi dan lain sebagainya. Sedangkan di Kota Lubuklinggau menangani masalah tata ruang rencana, tataguna bangunan, dan lingkungan untuk perluasan sembilan simpang ruas jalan.

“Nantinya Simpang Periuk menjadi simpang empat. Demikian pula dengan simpang RCA, simpang depan SMAN 3, simpang sekitar Lapter, simpang Jalan Kenanga, dan simpang Petanang, semuanya akan dibuat simpang empat,” terangnya.

Mengenai motivasinya mencalonkan diri menjadi bupati, pria tiga orang anak ini menjelaskan pada prinsipnya dia bersama pasangannya nanti (nama masih dirahasiakan,red) ingin menyeimbangkan pembangunan antara Musi dan Rawas. Selanjutnya akan menjadikan wilayah kecamatan menjadi dua kategori, yakni kecamatan strategis dan kecamatan penyangga.

“Konsepnya, bagi kecamatan penyangka, semua hasil bumi seperti karet akan ditampung ke satu titik tepatnya di kecamatan strategis,” terangnya.

Tak kalah pentingnya untuk memudahkan rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat, dirinya bersama wakilnya akan mereformasi sistem birokrasi. Semua harus selesai ditingkat SKPD, tidak perlu sampai ke meja bupati.

“Jabatan pembantu bupati (tubup) kembali akan difungsikan. Tujuannya agar pelayanan publik semakin mudah dan terjangkau. Warga dari desa-desa nan jauh (pelosok), tidak perlu ke Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Mura, mereka cukup berurusan di kecamatan masing-masing. Apalagi sekarang kerusakan jalan hampir merata terjadi di seluruh wilayah kecamatan. Kalau masyarakat dipaksakan berurusan ke Muara Beliti, tentu sangat memberatkan mereka,” paparnya.

“Intinya kami terpanggil untuk membenahi semua persoalan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan survei kami ke beberapa desa, ternyata masyarakat merindukan seorang pemimpin yang berpihak ke masyarakat kecil,” tambahnya.
Wazanazi mencontohkan, program Agropolitan Centre (AC) merupakan program berskala besar (high class) sehingga dari program itu, rakyat kecil kurang diperhatikan karena mereka tidak terjangkau.
Konsep paling pas, menurutnya, adalah konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis agraris sesuai kondisi Mura. Salah satu teknisnya bisa bermitra dengan DPRD karena di lembaga dewan sendiri ada komisi yang membawahi bidang perekonomian dan pembangunan.

Mulai dari bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Namun, kenyataannya dari berbagai sumber daya tadi secara ekonomis belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan kontraktor daerah yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

Program lain yang juga menjadi skala prioritas adalah listrik masuk desa melalui paket tenaga surya. Jika program ini benar-benar terlaksana, tentu sangat menghebatkan anggaran dan masyarakat pun tidak perlu membayar, cukup dengan merawatnya saja.(*)