UTAMA

Angka Pengangguran Meningkat
LUBUKLINGGAU–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuklinggau relatif cukup baik, yakni menduduki peringkat ke-9 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dari 2004 hingga 2008, angka IPM Kota Lubuklinggau menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

“Pada 2007 angka IPM Kota Lubuklinggau 69,24, sedangkan 2008 naik menjadi 69,69,” diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Yohanes H Toruan, melalui Kabid Pengendalian Pembangunan, Basyarudin Achmad dalam sambutannya pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Lubuklinggau, di Ball Room Hotel Abadi Kota Lubuklinggau, Jumat (26/3).

Namun demikian, kata dia, Kota Lubuklinggau masih relatif rendah usia harapan hidup. Walaupun terdapat kecenderungan terjadi peningkatan usia harapan hidup dari tahun ke tahun, namun berdasarkan data statistik usia harapan hidup di Kota Lubuklinggau baru mencapai angka 67,32 pada 2008. Artinya, rata-rata usia penduduk Kota Lubuklinggau baru mencapai 67,32 tahun. Hal ini terlihat dari piramida penduduk Kota Lubuklinggau, dimana persentase penduduk diatas usia 60 tahun tidak mencapai 5 persen. Angka ini masih relatif rendah dibandingkan dengan target Sumsel pada 2010 mencapai 71,5.

“Tentunya angka usia harapan hidup ini harus terus ditingkatkan, karena salah satu indikator yang mempengaruhi naiknya IPM di suatu daerah adalah tingginya usia harapan hidup di daerah tersebut,” jelasnya.

Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau, Hartono Junaidi mengatakan, berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari Pemkot Lubuklinggau pada 2011, diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Kemudian permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat dan pelayanan publik.

“Dalam kurun waktu setahun terakhir, pengangguran di Kota Lubuklinggau cenderung meningkat. Pada 2007 pengangguran terbuka di Kota Lubuklinggau mencapai 13,10 persen dari angkatan kerja, meningkat menjadi 13,49 pada 2008. Tingginya angka pengangguran juga dapat ditunjukan dengan angka tingkat kesempatan kerja yang baru mencapai 86,51 persen,” ucapnya.

Masih kata Hartono, sedangkan untuk mengatasi pengangguran dihadapkan pada tantangan diantaranya, semakin bergesernya distribusi tenaga kerja persektor. Dari data statistik menunjukan bahwa telah terjadi perpindahan distribusi sektoral tenaga kerja dari pekerjaan sektor primer, yang umumnya tidak memerlukan skill dan produktivitasnya rendah kearah
pekerjaan sektor tersier yang memerlukan skill tinggi dan mempunyai produktivitas tinggi.

Tantangan ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja. Kedua adalah menurunkan angka pengangguran sesuai dengan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 9,5 persen dari angkatan kerja pada 2011. Tantangan ini harus diikuti dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, serta sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja informal.

Terkait dengan isu kemiskinan, Pemkot Lubuklinggau telah berupaya menurunkan jumlah rumah tangga dan penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus ditanggulangi secara komprehensif dan berkelanjutan. Angka kemiskinan pada 2008 di Kota Lubuklinggau berdasarkan data dari Badan Keswadayaan Masyrakat-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BKM-PNPM Mandiri) relatif tinggi, jumlah keluarga miskin mencapai kurang lebih 17.689 KK atau sekitar 36,61 persen dari jumlah KK di Kota Lubuklinggau. Sedangkan jumlah penduduk miskin kurang lebih 53.218 jiwa atau sekitar 28,98 persen dari jumlah penduduk di Kota Lubuklinggau .

Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kepemilikan tanda pengenal, dan aset terhadap lapangan pekerjaan masih sangat terbatas. Walaupun program pendidikan gratis telah dilaksanakan, namum masih terdapat keluhan akan pelayanan pendidikan. Oleh karena diperlukan terobosan sistem dan kebijakan yang inovatif, untuk mengatasinya permasalahan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk miskin. Sehingga dengan sumberdaya yang terbatas tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan penduduk miskin.

Persoalan lainnya, masih lemahnya sistem pendataan kemiskinan, beberapa indikator untuk menentukan kemiskinan penduduk maupun rumah tangga miskin masih sangat beragam. “Akibat data kemiskinan semakin beraneka ragam sesuai dengan indikator yang dipakai, maka berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan pembangunan. Sehingga sering terjadi permasalahan, khususnya untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, seperti pembagian raskin dan penggunaan kartu miskin,” pungkasnya.(02)