Paripurna Penetapan Ketua DPRD Deadlock

Selasa, 01 Desember 2009


NYARIS BENTROK : Para pendemo nyaris bentrok dengan petugas keamanan

*Ratnawati dan Sonny Sempat Bersitegang
MUSI RAWAS
-Rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda penetapan jadwal pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas masa jabatan 2009-2014 diwarnai beberapa kejadian yang tidak patut menjadi contoh.
Mulai dari interupsi berjamaah dengan melibatkan hampir seluruh anggota dewan, sempat tiga kali diskor karena situasi semakin memanas hingga penutupan sidang tanpa ada ujung pangkalnya alias deadlock.
Menariknya, tiga pentolan dewan yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama Sonny Rahmad Widodo, malah ngotot agar rapat paripurna DPRD dengan agenda penetapan jadwal pelantikan pimpinan dewan tetap dilanjutkan walaupun diluar gedung ada aksi demo serta adanya permintaan dari pengurus DPC PDIP Kabupaten Musi Rawas agar penetapan Srie Hernalini ditunda. Ketiga orang itu adalah, A Bastarie dan Toyib Rakembang dari Fraksi PAN serta A Bastari Ibrahim dari Fraksi Bhinneka Tunggal Ika.
Bahkan “sikap aneh” ketiga anggota dewan tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah pihak, terutama dari pentolan Aliansi Masyarakat Musi Rawas Bersatu. “Ada apa ya dengan dua Bas—sebutan A Bastarie dan A Bastari Ibrahim. Caknyo la belot ke Ibu Srie,” ketus salah seorang pentolan pendemo.
Semula paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Hj Ratnawati Ibnu Ibnu Amin, Sekda, H Senen Singadilaga serta sejumlah pejabat teras dijajaran Pemkab Musi Rawas itu berjalan lancar.
Rapat menjadi ricuh, tatkala Sekwan HM Isa Sigit membacakan surat masuk dari pengurus DPC PDI Perjuangan yang meminta agar penetapan Srie Hernalini Nita Utama sebagai ketua DPRD ditunda dengan alasan pengajuan usulan nama Srie ke DPP PDIP dinilai tidak melalui mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam SK DPP No. 411/KPTS/DPP/VIII/2009 tentang Juklak Penetapan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDIP. Dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan ketua fraksi dijabat oleh salah seorang anggota fraksi yang dipilih dalam rapat dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya.
Menanggapi surat dari pengurus DPC PDIP tersebut, pimpinan rapat Sonny Rahmad Widodo meminta Sekwan supaya membacakan surat rekomendasi dari dua partai politik, Golkar dan PKS untuk jabatan Wakil Ketua. Sedangkan surat dari DPC PDIP untuk ketua dari PDIP disimpan dulu karena menurut Sonny, sejauh ini di internal PDIP masih ada masalah.
Hal itu sesuai hasil rapat badan musyawarah (Banmus) yang salah satu poinnya menyebutkan, apabila ada salah satu partai masih menghadapi masalah internal dalam penunjukan kadernya menjadi pimpinan dewan, maka penetapannya bisa ditunda.
Nah, inilah yang memantik reaksi dari anggota dewan, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan. Hujan interupsi pun terjadi. Hingga pukul 11.00 WIB, rapat belum menghasilkan kata sepakat. Bahkan sempat diskor beberapa saat karena pimpinan dan anggota dewan ingin menemui massa yang melakukan demonstrasi diluar gedung dewan.
Usai menemui pendemo, rapat dilanjutkan kembali. Namun lagi-lagi tidak menemui kata sepakat. Silang pendapat pun terjadi. Malah yang terlihat ngotot agar pimpinan dewan segera ditetapkan adalah “Two Bas” dan Toyib Rakembang disamping Azandri selaku Ketua Fraksi PDIP.
Rapat pun diskor karena unsur pimpinan dewan ingin berdialog dengan perwakilan massa di ruang panitia anggaran. Setelah dialog selesai, rapat paripurna kembali dilanjutkan. Pada session ketiga ini, forum rapat menanyakan kepada fraksi PDIP di DPRD apakah di internal PDIP ada masalah atau tidak.
Atas desakan forum rapat, akhirnya Ketua DPC PDIP, Hj Ratnawati Ibnu Amin beserta tujuh anggota fraksi langsung menggelar rapat dadakan di ruang fraksi PDIP. Bahkan berembus isu di sekretariat DPRD, saat rapat tersebut terjadi pertengkaran hebat antara Ratnawati Ibnu Amin dengan Sonny Rahmad Widodo. Hampir satu jam diskor, rapat kembali dilanjutkan. Ketua Fraksi PDIP, Azandri diminta untuk menyampaikan rekomendasi hasil rapat di ruang fraksi PDIP. Intinya menurut Azandri, di internal PDIP tidak ada masalah. Sementara menurut Sonny, tetap ada masalah. Karena rapat di ruang fraksi PDI, bisa jadi diragukan legitimasinya, karena yang hadir bukan pengurus harian DPC PDIP. “Tak satupun anggota DPRD dari PDIP yang masuk dalam struktur kepengurusan DPC PDIP termasuk saya. Jadi, rapat tadi diragukan keabsahannya. Bahkan tanpa diduga Sonny langsung mengetuk palu tiga kali pertanda rapat ditutup. Diapun langsung meninggalkan ruangan.
Seluruh anggota dewan terkejut dan bingung apa yang harus diperbuat. Karena penutupan agenda sidang tanpa meminta pendapat dari forum rapat terlebih dulu.
H Suryadi, sebagai wakil pimpinan sementara coba mengambil alih pimpinan rapat, namun ditentang Zainuddin Anwar dan Herman Mawiek, dengan alasan pengambilalihan itu tidak prosedural.
Hari ini (Selasa, 1/12) rapat kembali dilanjutkan. Namun sejumlah anggota dewan pesimis kalau rapat kali ini akan menemui titik terang.(03)
Joko: Surat Rekomendasi ke DPRD Sah
TERPISAH, Serkretaris DPC PDIP Kabupaten Musi Rawas, Joko Susanto menegaskan surat yang dikirim ke DRPD Kabupaten Musi Rawas sah dan memiliki legitimasi. Soal tidak ditandatangani oleh Ketua DPC, menurut Joko, tujuh pengurus teras DPC PDIP periode 2005-2010, sudah tidak mengakui lagi Ratnawati sebagai Ketua DPC PDIP.
“Saya kira keliru kalau ada anggota fraksi PDIP di DPRD mengatakan surat itu tidak sah. Malah rapat yang berlangsung di ruang fraksi PDIP DPRD diragukan keabsahannya.
“Untuk itu kami akan melayangkan surat ke DPP PDIP mengenai tindakan otoriter Ketua DPC yang diduga telah mengangkangi SK DPP PDI No. 411/2009,” tegasnya. (03)


    ShoutMix chat widget