UTAMA

MUSI RAWAS-Rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda penetapan jadwal pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas masa jabatan 2009-2014 juga diwarnai aksi demo ratusan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Musi Rawas Bersatu. Menariknya lagi, dalam rombongan massa tersebut terlihat beberapa pengurus teras DPC PDI Perjuangan dengan membawa atribut bendera berlambang Banteng Gemuk di dalam Lingkaran yang sekarang dikenal sebagai Moncong Putih.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Musi Rawas tidak terima bila DPRD Kabupaten Musi Rawas dipimpin orang yang belum jelas kapabilitasnya,” kata koordinator aksi, Edwar Antoni dari Front Pembela Rakyat (FPR).
Dalam orasinya, Edo—panggilan Edwar juga mengatakan rakyat Musi Rawas tak terima jika dipimpin oleh orang yang SDM-nya bukan dari Musi Rawas serta tidak mengerti seluk beluk dan karakter masyarakat Musi Rawas.
Karena cuaca cukup menyengat, ratusan massa mendesak untuk masuk ke ruangan dewan serta meminta seluruh pimpinan dewan menolak rekomendasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tentang penetapan Hj Srie Hernalini Nita Utama sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas masa jabatan 2009-2014.
Sementara itu, Arjuna Jifri selaku koordinator LSM SCW dalam orasinya mendesak anggota dewan untuk menunda penetapan ketua definitif DPRD Mura karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
“Kami mendesak seluruh anggota DPRD agar menolak ketua DPRD yang bukan orang Kabupaten Musi Rawas,” desaknya.
Kemudian massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Musi Rawas Bersatu tersebut mendesak seluruh pimpinan dewan untuk keluar berdialog dengan mereka.
Sekitar 15 menit melakukan orasi, massa langsung ditemui pimpinan sementara DPRD Kabupaten Musi Rawas, Sonny Rahmad Widodo, didampingi wakil pimpinan sementara, H Suryadi, Ketua Fraksi Bhinneka Tungga Ika, A Bastari Ibrahim, Ketua Komisi II, Toyib Rakembang, Ketua Komisi III, Wahisun Wais Wahid, anggota Fraksi PDIP, Sri Wahyuni beserta anggota dewan yang lain.
Dalam kesempatan itu, Sonny menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat Musi Rawas terhadap dirinya untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dan mengajak perwakilan masyarakat yang ikut berdemo untuk berdialog.
Namun beberapa saat, situasi sempat memanas saat salah seorang anggota dewan dari PDI perjuangan Sri Wahyuni menanyakan kehadiran massa pendemo dari Trans HTI SP 6 Bumi Makmur yang ikut dalam rombongan tersebut.
“Mana masa dari SP 6, saya menerima telepon dari kepala desa tentang kehadiran kalian di sini, kehadiran kalian di sini untuk apa? Kalau kalian mau menanyakan masalah lahan garapan yang masih bersengketa dengan PT MHP kepada DPRD kalian salah alamat, semestinya kalian datangi bupati Musi Rawas,” ucapnya.
Serentak masa dari SP 6 merangsek mendekati anggota DPRD dari PDI Perjuangan tersebut. Untung saja mampu diredam salah seorang anggota DPRD, Wahisun Wais Wahid sehingga bisa dapat tenang kembali.
Pada bagian lain, saat dialog di ruang panitia anggaran, 10 orang perwakilan massa diterima oleh Pimpinan Sementara DPRD Sonny Rahmad Widodo, Wakil Pimpinan Sementara H Suryadi, Ketua Fraksi PDIP Azandri, Ketua Fraksi PKS M Subhan, Ketua Komisi III Wahisun Wais Wahid, Ketua Komisi I Alamsyah A Manan, Ketua Komisi II Toyib Rakembang beserta sejumlah anggota fraksi lain.
Sebagai juru bicara ditunjuklah Arjuna Jifri dan Roberto dari Pengurus DPC PDIP. Intinya, massa mendesak agar penetapan jadwal pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas masa jabatan 2009-2014 ditunda. Kemudian meminta anggota DPRD menggunakan hati nurani dalam menetapkan figur seorang ketua. “Paling tidak, orangnya memiliki kemampuan dan kapabel,” ujar Arjuna.
Sedangkan Roberto, kembali menegaskan bahwa penetapan Ny Srie Hernalini Nita Utama sebagai pimpinan dewan tidak sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan SK DPP PDI Perjuangan No. 411 Tahun 2009.
Ditambahkan Amri Sudaryono, tatkala aturan tidak mengandung asas keadilan, seyogyanyalah, aturan itu dikesampingkan.
Menanggapi permintaan para pendemo, pimpinan sementara DPRD, Sonny Rahmad Widodo, berjanji akan membawa aspirasi ini kedalam rapat paripurna dewan.(11/03)